Selokalampung.com – Ideologi Pancasila ditegaskan tidak bisa digantikan oleh paham apa pun. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dinilai sudah mengakar kuat di hati masyarakat Indonesia.
Penegasan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bandar Lampung, Rezki Wirmandi, saat menggelar sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) di wilayah Way Halim, Bandar Lampung, Minggu (8/3/2026).
Menurut Rezki, Pancasila merupakan dasar negara yang paling tepat bagi bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila juga menjadi benteng dalam menghadapi berbagai pengaruh budaya asing yang masuk ke Tanah Air.
“Pancasila itu tidak bisa tergantikan. Nilai-nilainya sudah melekat di hati masyarakat Indonesia. Selain itu, Pancasila juga menjadi filter terhadap masuknya budaya asing,” ujar Rezki di hadapan peserta sosialisasi.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung yang juga berlatar belakang advokat ini menjelaskan, setiap sila dalam Pancasila memiliki implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, kata Rezki, masyarakat diberi kebebasan untuk memeluk agama dan mengakui keberadaan Tuhan sesuai keyakinan masing-masing.
Sementara pada sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, masyarakat diajak untuk membangun sikap saling menghormati, menghargai, serta menjaga etika dalam pergaulan.
“Bagaimana kita bertutur kata yang baik, menghormati orang tua, menghargai yang lebih muda, serta saling menghormati sesama manusia,” jelasnya.
Rezki juga menyinggung pentingnya menjaga persatuan sebagaimana terkandung dalam sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama menjelang momentum politik seperti pemilu atau pilkada.
“Biasanya menjelang pemilu atau pilkada banyak berita beredar. Hati-hati dengan broadcast atau pesan yang belum jelas sumbernya. Jangan langsung disebarkan, pastikan dulu kebenarannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, masyarakat diminta tetap menjaga persatuan dan tidak terpecah akibat perbedaan pandangan.
“Beda pendapat itu biasa. Tidak ada yang boleh memaksa seseorang dalam menentukan pilihan politiknya,” katanya.
Lebih lanjut, Rezki menjelaskan implementasi sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yakni melalui proses musyawarah dalam mengambil keputusan.
Selain itu, keberadaan anggota legislatif juga menjadi bentuk perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasi di parlemen.
“Sila keempat ini menegaskan bahwa setiap keputusan sebaiknya ditempuh melalui musyawarah mufakat, dan rakyat memiliki perwakilan di lembaga legislatif untuk menyuarakan aspirasi,” ujarnya.
Sedangkan pada sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Rezki menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
“Pembangunan harus merata sehingga keadilan sosial benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh rakyat,” tandasnya.
(*)
