Selokalampung.com – Kasus penyakit campak di Kota Bandar Lampung mulai bikin khawatir. Lonjakan kasus yang terpantau Pemerintah Provinsi Lampung memicu reaksi keras dari DPRD Kota Bandar Lampung.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, angkat suara. Ia menilai meningkatnya kasus campak bukan sekadar data statistik, tetapi sinyal bahaya bahwa sistem pencegahan penyakit di daerah sedang bermasalah.
“Campak itu penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Kalau sekarang kasusnya meningkat, berarti ada yang tidak beres dalam sistem perlindungan kesehatan anak kita,” tegas Asroni, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, persoalan utama yang kini mencuat adalah keterbatasan stok vaksin. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kebutuhan vaksin campak di Kota Bandar Lampung mencapai puluhan ribu dosis. Namun stok yang tersedia disebut-sebut hanya ratusan vial.
Artinya, ketersediaan vaksin bahkan diperkirakan tidak sampai 5 persen dari kebutuhan riil di lapangan.
Kondisi ini dinilai sangat rawan. Jika tidak segera diatasi, penyebaran campak dikhawatirkan bisa semakin meluas, terutama pada anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi.
“Aspek pencegahan jangan sampai lengah. Kalau stok vaksin minim, bagaimana kita bisa melindungi anak-anak dari penyakit yang sebenarnya bisa dicegah?” ujarnya.
Komisi IV DPRD menilai cakupan imunisasi di suatu daerah harus mencapai minimal 95 persen untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Jika angka itu tidak terpenuhi, maka potensi wabah akan selalu mengintai.
“Jangan main-main dengan angka. Kalau ribuan anak belum terlindungi, satu kasus saja bisa berkembang menjadi puluhan bahkan ratusan kasus dalam waktu singkat,” kata Asroni mengingatkan.
Atas kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung mendesak sejumlah langkah cepat dari pemerintah daerah. Mulai dari audit data cakupan imunisasi di seluruh kecamatan, membuka secara transparan jumlah kasus dan peta sebarannya, hingga mempercepat distribusi vaksin dengan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong agar program imunisasi kejar dilakukan secara masif, terjadwal, dan terukur agar anak-anak yang belum mendapatkan vaksin bisa segera terlindungi.
Dalam waktu dekat, Komisi IV juga akan memanggil Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung untuk meminta penjelasan terkait kondisi stok vaksin, proyeksi kebutuhan, serta skema penanganan jika pasokan belum terpenuhi.
“Kalau ini tidak ditangani serius, kita sedang mempertaruhkan generasi masa depan. Pemerintah kota harus hadir sejak awal, bukan baru bergerak setelah kasus melonjak,” tandasnya.
Komisi IV memastikan akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kepastian bahwa setiap anak di Kota Bandar Lampung mendapatkan haknya atas perlindungan kesehatan yang layak.
(*)
