Selokalampung.com – Rencana pembangunan 1.000 lubang biopori oleh Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Bandar Lampung mendapat respons positif dari DPRD Kota Bandar Lampung. Namun, wakil rakyat mengingatkan agar program tersebut tidak dijalankan setengah-setengah tanpa koordinasi yang jelas antarinstansi.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, menilai program biopori merupakan langkah tepat untuk membantu mengurangi genangan air di wilayah perkotaan yang kerap dilanda banjir saat hujan deras. Meski begitu, ia menegaskan penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Program ini bagus, tapi jangan parsial. Kami minta semua pihak duduk bersama. Bukan hanya Pemkot Bandar Lampung, tapi juga Pemprov dan Balai Besar. Masalah banjir ini harus dituntaskan melalui kolaborasi,” kata Agus, Kamis (12/3/2026).
Menurut dia, hingga saat ini belum ada pembahasan teknis antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung terkait pelaksanaan program tersebut di lapangan.
Padahal, berdasarkan kajian Dinas Pengelola Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung idealnya membutuhkan sekitar 20.000 hingga 50.000 lubang biopori agar mampu menekan potensi banjir secara signifikan.
Sementara itu, pada tahap awal tahun anggaran 2026, Pemprov Lampung baru menargetkan pembangunan 1.000 lubang biopori sebagai langkah awal.
Agus mengatakan Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung berencana segera membahas integrasi program tersebut agar sejalan dengan agenda penanganan banjir yang telah disusun pemerintah kota.
“Kemungkinan setelah cuti Lebaran kami langsung koordinasi. Harapannya ada percepatan langkah supaya program ini benar-benar berdampak,” ujarnya.
Terkait pendanaan, Agus mengakui anggaran drainase dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026 sebenarnya sudah disepakati sebelumnya. Namun, ia membuka peluang penggunaan dana darurat untuk mendukung percepatan pembangunan lubang biopori.
“Saya kira bisa menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT). Salah satu peruntukannya memang untuk kondisi darurat seperti antisipasi banjir,” katanya.
Selain program biopori, Agus juga mengungkapkan DPRD bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengalokasikan anggaran untuk penyusunan master plan drainase kota pada tahun 2026.
Meski saat ini baru mencakup satu aliran sungai sebagai proyek percontohan, dokumen tersebut diharapkan menjadi peta jalan penanganan banjir secara jangka panjang.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air Provinsi Lampung, Budi Darmawan, menyebut pembangunan lubang biopori di lingkungan rumah warga merupakan solusi tercepat untuk membantu mengurangi genangan air di kawasan perkotaan.
Menurutnya, pembangunan 1.000 lubang biopori tahun ini merupakan langkah awal sambil mendorong keterlibatan masyarakat dan dunia usaha agar jumlah lubang resapan dapat diperbanyak.
“Kalau sampai 20.000 sampai 50.000 lubang biopori tentu dampaknya akan terasa. Sementara 1.000 lubang ini adalah langkah tercepat untuk Kota Bandarlampung,” kata Budi.
Pemerintah provinsi juga mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta agar pembangunan lubang biopori tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(*)
