Bandar Lampung, Selokalampung.com – Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kebijakan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) yang digelar di Kecamatan Langkapura.
Dalam kesempatan tersebut, Asroni menyoroti dua program strategis pemerintah daerah, yakni program bedah rumah dan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang pembebasan uang komite sekolah, sebagai bentuk konkret pengamalan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
”Pancasila bukan hanya dihafal, tapi harus dihidupkan dalam kebijakan. Bedah rumah adalah wujud kepedulian negara terhadap martabat warga, sementara pembebasan uang komite adalah bentuk keadilan di sektor pendidikan,” ujar Asroni.
Ia menegaskan, program bedah rumah harus dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran, dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan gotong royong.
”Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Ini soal keadilan dan kemanusiaan, bukan sekadar administrasi,” tegasnya.
Terkait Perwali pembebasan uang komite, Asroni mengingatkan seluruh satuan pendidikan agar tidak menyimpang dari regulasi yang telah ditetapkan.
”Kalau masih ada pungutan dengan istilah lain, itu jelas bertentangan dengan semangat Pancasila dan melukai rasa keadilan masyarakat,” katanya.
Asroni menambahkan, Komisi IV DPRD akan terus melakukan pengawasan agar kebijakan sosial dan pendidikan berjalan sejalan dengan nilai ideologi Pancasila dan benar-benar berpihak kepada rakyat kecil.
“Pancasila harus hadir di dapur rakyat, di rumah yang layak, dan di sekolah yang ramah bagi semua anak,” pungkasnya. (*)
