Bandarlampung, Selokalampung.com – Praktik jual beli beras bantuan pangan pemerintah marak beredar di media sosial. Karung beras berlogo Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) seberat 10 kilogram, yang jelas-jelas berstempel “Tidak untuk diperjualbelikan”, justru dijajakan secara terbuka di platform Facebook.
Salah satu unggahan terlihat di grup “JUAL BELI HP BANDAR LAMPUNG” pada Jum’at, (11/9/2026).
Akun bernama Haris Haris mematok harga Rp100 ribu per karung untuk beras alokasi bantuan pemerintah tersebut dengan menyertakan lokasi transaksi di Bandar Lampung.
Menanggapi fenomena ini, Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung menyatakan bakal mengambil tindakan jika keterlibatan warga Bandar Lampung terbukti.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi PAN, Erwansyah, menegaskan bahwa bantuan pangan dirancang khusus untuk masyarakat miskin dan tidak semestinya dipindahnamakan demi uang tunai.
“Semestinya itu tidak terjadi karena pemerintah membantu yang betul-betul membutuhkan. Niat baik ini harus tepat sasaran,” kata Erwansyah usai rapat hearing di gedung DPRD Kota Bandar Lampung, Selasa, (15/9/2026).
Erwansyah menyebut Komisi IV bakal memanggil Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandar Lampung untuk menelusuri data penerima manfaat serta memverifikasi lokasi terjadinya penyimpangan tersebut.
Langkah evaluasi total mendesak dilakukan lantaran pendataan berbasis sistem desil yang digunakan pemerintah dinilai masih memiliki celah.
“Kami akan pastikan dulu ke Dinsos karena mereka yang memegang data. Kalau memang diberikan kepada yang tidak berhak, ya harus diperbaiki. Masih ada masalah desil ini, orang yang mampu justru dapat, sementara yang tidak mampu malah tidak kena,” ujar politikus senior PAN tersebut.
Maraknya komersialisasi beras bantuan ini mencoreng program prioritas pemerintah. Padahal, baru pada Jum’at, (11/9) lalu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani secara simbolis menyalurkan bantuan beras alokasi Juli hingga September 2026 di Desa Pisang, Lampung Selatan.
Di Provinsi Lampung, program ini mengucurkan lebih dari 37,27 ribu ton beras untuk 1,2 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), di mana setiap keluarga menerima alokasi 30 kilogram untuk tiga bulan.
Kendati pemerintah berencana menambah kucuran bantuan sebesar 1 juta ton beras untuk alokasi Oktober hingga Desember 2026, kebocoran distribusi di tingkat tapak menjadi sinyal merah ketimpangan pengawasan di lapangan. (*)
