Selokalampung.com – Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Kota Bandar Lampung kembali memicu banjir di beberapa titik. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa sistem drainase kota perlu segera dibenahi secara serius.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Widodo, mengingatkan pemerintah kota agar tidak menganggap persoalan banjir sebagai kejadian biasa. Menurutnya, jika tidak segera ditangani secara sistematis, Bandar Lampung berpotensi menghadapi krisis drainase di masa mendatang.
“Bandar Lampung berisiko mengalami krisis drainase kota apabila pengelolaan sistem drainase tidak direncanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan kota,” kata Agus Widodo saat ditemui di wilayah Panjang, Sabtu (7/3/2026) pekan lalu.
Ia menjelaskan, pesatnya pembangunan kawasan permukiman dan infrastruktur di Kota Bandar Lampung turut mempersempit kawasan resapan air. Akibatnya, saat hujan dengan intensitas tinggi turun, limpasan air meningkat dan langsung membebani saluran drainase yang kapasitasnya terbatas.
“Kalau tidak ada perencanaan yang matang, saluran yang ada akan semakin terbebani dan banjir akan terus berulang,” ujarnya.
Menurut Agus, Fraksi PKS DPRD Kota Bandar Lampung menilai persoalan ini harus disikapi dengan kebijakan yang lebih terencana dan berorientasi jangka panjang, bukan sekadar penanganan darurat saat banjir terjadi.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah penyusunan masterplan drainase kota sebagai dasar pengelolaan air perkotaan yang sistematis. Dengan adanya perencanaan tersebut, pembangunan infrastruktur dapat disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan air di kota.
Selain itu, Fraksi PKS juga mengusulkan sejumlah langkah strategis kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Di antaranya melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi drainase yang ada, mulai dari kapasitas saluran, tingkat sedimentasi, hingga memetakan titik-titik rawan genangan.
Tidak hanya itu, pembangunan kolam retensi di sejumlah kawasan strategis juga dinilai penting untuk menampung limpasan air saat curah hujan tinggi. Sistem drainase juga perlu diintegrasikan dengan kebijakan tata ruang kota agar pembangunan tidak mengabaikan daya dukung lingkungan.
Fraksi PKS juga mendorong program normalisasi sungai dilakukan secara berkala, termasuk pengerukan sedimentasi dan penataan kawasan sempadan sungai yang kerap menjadi penyebab penyempitan aliran air.
Agus menegaskan, DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki peran penting dalam memastikan program penanganan banjir berjalan efektif, baik melalui fungsi pengawasan maupun dukungan anggaran.
“DPRD siap mendorong dan mendukung langkah strategis pemerintah kota dalam penanganan banjir, termasuk melalui pembahasan kebijakan dan dukungan anggaran. Yang penting penanganannya tidak lagi bersifat reaktif,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat ikut berperan menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke saluran air serta menjaga kebersihan drainase di lingkungan masing-masing.
“Kalau pemerintah, DPRD, dan masyarakat bisa bekerja bersama, kita optimistis risiko banjir di Bandar Lampung bisa ditekan dan sistem drainase kota bisa lebih kuat menghadapi cuaca ekstrem,” pungkasnya.
(*)
