Lampung Barat, Selokalampung.com – Polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat, yang dipicu kritik wali murid terhadap menu makanan anak Taman Kanak-kanak, akhirnya berujung pada klarifikasi dan permintaan maaf dari pihak pelaksana SPPG setempat setelah muncul dugaan intimidasi yang menyita perhatian publik.
Sebelumnya, alih-alih merespons kritik secara profesional, pelaksana dapur MBG justru diduga melakukan intimidasi terhadap wali murid yang menyuarakan keluhan atas menu makanan untuk anak Taman Kanak-kanak.
Kasus ini mencuat ke publik setelah beredarnya video yang memperlihatkan pemilik dapur MBG, Anggun, bersama seorang pria, mendatangi rumah wali murid yang kritikannya viral di media sosial.
Langkah tersebut menuai kecaman luas karena dinilai mencerminkan arogansi pelaksana program serta kegagalan memahami hak publik untuk mengawasi kebijakan negara, terlebih program yang menyasar anak-anak.
Dalam video klarifikasi berdurasi 1 menit 29 detik yang kini beredar luas, Anggun akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Ia mengakui tindakannya bernada intimidatif dan dilakukan dalam kondisi emosi saat berupaya membela dapur MBG yang dikelolanya.
“Iya, untuk Mbak Revita, terutama untuk suami juga, saya minta maaf karena tadi sempat mengintimidasi dengan alasan saya membela dapur saya. Ternyata memang dapur saya yang salah,” ujar Anggun.
<span;>Namun, klarifikasi tersebut justru membuka fakta yang lebih mengkhawatirkan. Anggun secara terbuka mengakui bahwa menu MBG yang disajikan kepada anak-anak TK memang tidak pantas dan tidak layak konsumsi.
Pengakuan ini menjadi tamparan keras bagi Sistem Pelaksana Program Gizi (SPPG) dan pihak pengawas, mengingat menu tersebut disebut telah berada di bawah kendali dapur, ahli gizi, serta lolos proses verifikasi SPPG.
“Jujur, itu di bawah kendali saya, di bawah kendali ahli gizi juga, lolos dari SPPG, dan menurut saya menu segitu itu memang tidak pantas,” katanya.
Pengakuan tersebut menimbulkan pertanyaan besar soal kualitas pengawasan SPPG dan peran ahli gizi dalam program MBG. Jika menu yang diakui tidak layak bisa lolos, publik menilai ada celah serius dalam sistem kontrol mutu yang berpotensi merugikan kesehatan dan tumbuh kembang anak.
Anggun juga berdalih perekaman video terhadap wali murid dilakukan sebagai bahan laporan kepada SPPI selaku pengawas dapur, bukan untuk mengancam. Namun, tindakan mendatangi rumah warga dan merekam tanpa persetujuan tetap dipandang sebagai bentuk tekanan yang tidak patut dilakukan oleh pelaksana program negara.
Kasus ini menjadi alarm keras bahwa pelaksanaan MBG tidak cukup hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga menuntut transparansi, profesionalisme, serta sikap terbuka terhadap kritik.
Publik mendesak agar SPPG dan instansi terkait tidak hanya berhenti pada klarifikasi, melainkan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur MBG, pengawas, dan mekanisme pengaduan agar kejadian serupa tidak terulang. (*)
