Bandarlampung, Selokalampung.com – Seorang walimurid yang anaknya bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK) di Sekincau, Lampung Barat mendapat intimidasi dari pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah mengunggah foto menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ke media sosial.
Unggahan tersebut, menurut walimurid, semata-mata bertujuan menunjukkan menu MBG yang dinilai layak dan baik untuk dikonsumsi anak TK, bukan untuk menjatuhkan pihak mana pun.
Namun, unggahan itu justru berujung pada kedatangan sejumlah pihak yang mengatasnamakan SPPG ke kediaman walimurid. Dalam pertemuan tersebut, walimurid mendapat perlakuan tidak menyenangkan serta pernyataan bernada tekanan.
Berdasarkan rekaman percakapan yang diterima media ini, pihak SPPG menyampaikan bahwa yang berhak mengkritisi kinerja dapur MBG hanyalah atasan mereka, bukan walimurid. Kritik dari orang tua murid dinilai tidak pada tempatnya dan dianggap berpotensi menimbulkan masalah yang lebih luas.
“Bukan, emang bukan harusnya kita dikritik. Kita itu dikritik dari atasan, dikritik dari sekolahan, bukan wali murid,” ujar salah satu pihak SPPG dalam percakapan tersebut.
Dalam dialog itu juga disampaikan kekhawatiran bahwa unggahan walimurid dapat berdampak pada pihak sekolah dan murid lain. Bahkan, muncul pernyataan bahwa kepala sekolah, guru, hingga siswa bisa ikut ‘terkena’ dampak jika persoalan ini terus berlanjut.
“Jangan karena satu dua wali murid, satu sekolah jadi kena. Nanti yang kena kepala sekolahnya, murid yang lain juga kena,” ucap pihak SPPG.
Pihak SPPG juga menyinggung kemungkinan dapur MBG bermasalah hingga terancam ditutup akibat unggahan tersebut. Hal ini membuat walimurid merasa ditekan secara psikologis, seolah-olah tindakannya akan menimbulkan konsekuensi serius bagi banyak pihak.
Di sisi lain, walimurid menegaskan tidak memiliki niat lain selain menyampaikan fakta. Ia membantah tudingan ingin mencari popularitas atau memiliki kepentingan tertentu.
“Saya tidak mau kritiki, saya tidak mengajak. Tidak ada unsur pengen terkenal, ada bekingan, atau apa pun. Ini nyata,” kata walimurid dalam percakapan itu.
Walimurid juga menyampaikan bahwa sebagai orang tua, ia merasa wajar menyampaikan pendapat terkait makanan yang dikonsumsi anaknya di sekolah. Ia menilai kritik seharusnya dipahami sebagai bentuk evaluasi agar ke depan kualitas menu MBG bisa lebih baik, bukan malah direspons dengan tekanan.
Dalam percakapan tersebut, bahkan muncul rencana pihak SPPG untuk mendatangi kepala sekolah jika persoalan tidak dianggap selesai. Disebutkan pula bahwa laporan walimurid ke media dinilai sebagai langkah yang tidak seharusnya dilakukan.
“Kirain sudah clear, tapi wali murid ini ngadunya ke media,” ujar pihak SPPG.
Sementara itu, kasus ini memicu perhatian publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai ruang partisipasi walimurid dalam mengawasi program MBG, serta batas antara kritik publik dan kewenangan penyelenggara program.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya mekanisme klarifikasi yang sehat dan dialog terbuka antara penyelenggara program, sekolah, dan walimurid agar tujuan utama MBGyakni pemenuhan gizi anak tidak justru menimbulkan polemik dan rasa takut di tengah masyarakat. (ido)
